KPPU Temukan Harga Obat Terapi Covid-19 Melebihi HET

0
45
Kelangkaan obat-obatan terapi Covid-19 banyak terjadi di apotek di hampir seluruh wilayah RI. (Ist)

JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melakukan pemantauan harga dan pasokan dari obat-obatan yang esensial terhadap Covid-19. Pemantauan dilakukan sejak diberlakukannya masa PPKM awal Juli lalu, dan Ini bentuk dukungan KPPU bagi Pemerintah yang telah menetapkan kebijakan pembatasan harga obat penanganan Covid-19 melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.O 1.07lMENKES/4826/2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat dalam Masa Pandemi Covid-19) agar pelaksanaan di lapangan berjalan baik.

Ukay Karyadi, Komisioner KPPU mengatakan, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) menurut KPPU memang diperlukan dalam kondisi terjadi excess demand dan pasokan relatif terbatas, apalagi untuk produk yang esensial atau sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Hasil pemantauan sementara KPPU menunjukkan selain masih banyaknya obat yang dijual melebihi HET yang diatur Pemerintah, juga terjadi kelangkaan pasokan obat dan tabung oksigen di hampir semua wilayah, terutama di Sumatera Bagian Selatan, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi sampai wilayah Indonesia Timur, karena hambatan pasokan dari sentra farmasi dan industri oksigen di Jawa dan sekitarnya,” ujar Ukay Karyadi, Jumat (30/7/2021).

Informasi yang diperoleh KPPU di lapangan, kata Ukay, khususnya beberapa daerah di Kalimantan dan Jawa Tengah, pengaturan HET banyak dikeluhkan beberapa apotek dan toko farmasi. Keluhan ini didasarkan pada penetapan HET yang berimplikasi kepada pembatasan margin yang relatif kecil, sehingga memberatkan bagi apotek atau toko farmasi di daerah.

Beberapa apotek menyebutkan terjadi penurunan penyediaan obat-obat dikarenakan kecilnya margin yang tidak mencerminkan biaya serta resiko operasional yang dihadapi. Selain itu ditemukan juga Pedagang Besar Farmasi (PBF) lebih mengutamakan pasokan ke RS dan klinik dengan pertimbangan urgensi kegunaan, karena pasien yang dirawat di RS pada umumnya memiliki gejala yang lebih berat. Berbagai kondisi ini kemungkinan menjadi penyebab masih langkanya produk obat dimaksud di beberapa toko dan apotek di daerah.

Selain itu, beberapa obat diproduksi dengan porsi bahan baku impor lebih dari 90%, sedangkan saat ini terjadi beberapa larangan ekspor bahan baku dan obat jadi pada negara penyedia bahan baku tersebut. Larangan ekspor disebabkan kenaikan kebutuhan di negara pengimpor, sehingga menghambat produksi dalam negeri.

Pemicu lain adanya kewajiban dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melaporkan distribusi harian, sehingga menjadi salah satu alasan bagi para apotek untuk tidak mengadakan obat-obat tersebut. Stok obat pada aplikasi farmaplus (https://farmaplus.kemkes.go.id/) juga bukan merupakan data realtime. Karena industri farmasi dan pedagang besar farmasi menyampaikan data H-1 sehingga dapat terjadi perbedaan data yang disajikan dengan yang ada di lapangan.

Menyikapi kondisi tersebut, KPPU memandang ada beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah, antara lain, Reformulasi HET dengan penyesuaian margin yang wajar bagi pelaku farmasi ritel. Memberlakukan HET dengan menyediakan insentif, seperti subsidi untuk menutup sebagian biaya distribusi.

Tetap dengan besaran HET sekarang, tetapi dengan menggunakan jaringan apotek BUMN dan/atau faskes pemerintah pusat dan daerah sebagai jalur utama distribusi dan penjualan obat obatan yang dimaksud. Asumsinya, jaringan apotek dan faskes pemerintah dapat memenuhi sebagian besar permintaan terhadap produk obat esensial Covid-19 tersebut.

“Terhadap permasalahan persaingan, KPPU akan memfokuskan penelitiannya kepada jenis obat yang ketersediaannya cukup besar dari kebutuhan, namun sulit ditemukan di pasar. Penelitian juga akan difokuskan kepada daerah yang memiliki persentase ketersediaan obat yang tinggi, tetapi masih ditemukan harga yang di atas HET dan pasokan yang sedikit,” pungkas Ukay.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here