DPRD Banyuwangi Gelar Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden

0
55
Pimpinan dan anggota dewan serta Forpimda Banyuwangi saat mendengarkan pidato Presiden

BANYUWANGI – DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke 76, Senin (16/08/2021)

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara didampingi Wakil Ketua DPRD, M. Ali Mahrus, Michael Edy Hariyanto dan diikuti seluruh anggota dewan dari lintas fraksi serta dilaksanakan terbatas dengan protokol kesehatan ketat.

Turut hadir mengikuti paripurna, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati, H. Sugirah, Forum Pimpinan Daerah beserta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam pidatonya melalui virtual, Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada seluruh anggota MPR, DPR dan DPD atas kontribusinya dalam pembangunan bangsa dan penanganan pandemi.

“Saya mengapresiasi MPR RI dengan Program Empat Pilarnya, yang terus konsisten memperkokoh ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ucap Presiden.

Presiden Joko Widodo juga  menyampaikan agenda MPR untuk mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-pokok Haluan Negara juga perlu diapresiasi untuk melandasi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan lintas kepemimpinan.

Dikesempatan ini, Presiden Jokowi menekankan bahwa dalam menghadapi pandemi membutuhkan penanganan yang luar biasa, DPR bersama pemerintah juga telah bekerja keras dan bersinergi untuk membangun fondasi hukum bagi penanganan Covid-19.

Selain itu, DPR bersama pemerintah juga berhasil menyelesaikan UU Cipta Kerja, yang merupakan omnibus law pertama di Indonesia, yang menjadi pilar utama reformasi struktural di Indonesia.

Dengan berbagai macam inovasi, lanjut Presiden, DPR terus menjaring aspirasi masyarakat dan menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah.

Sementara itu, DPD juga terlibat aktif dalam pembahasan RUU, termasuk terkait dengan kebijakan anggaran, serta melakukan pengawasan, utamanya terhadap pelayanan publik dan pelaksanaan UU tentang Desa.

Peran ini, menurut Presiden, memberikan kontribusi dalam ketepatan penanganan pandemi dan sekaligus dalam perbaikan kelembagaan pemerintahan daerah ke depan. Ia juga menegaskan kembali bahwa berbagai upaya menyelamatkan rakyat merupakan hukum tertinggi dalam bernegara.

Presiden menjelaskan, di tengah kebutuhan pemerintah untuk bertindak cepat menyelamatkan masyarakat dari pandemi, peran pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah dilakukan beberapa penyesuaian.

“Situasi pandemi bukan situasi normal, dan tidak bisa diperiksa dengan standar situasi normal. Yang utama adalah menyelamatkan rakyat. Menyelamatkan rakyat adalah hukum tertinggi dalam bernegara. Inovasi BPK untuk mewujudkan akuntabilitas untuk Semua di negara kita patut untuk dihargai,” ujarnya.

Tak luput, Presiden juga mengapresiasi upaya-upaya BPK untuk memberikan informasi temuan pemeriksaan agar ditindaklanjuti oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.(nng)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here