DPRD Banyuwangi Dorong Pemkab Penuhi Hak Penyandang Disabilitas

0
30
: I Made Cahyana Negara saat auidensi dengan Difawangi

BANYUWANGI – DPRD Banyuwangi mendorong eksekutif untuk segera memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di berbagai sektor, agar Banyuwangi benar-benar menjadi kabupaten yang inklusif.

Hal itu sebagai implementasi Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi No. 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

“Asprasi yang disampaikan oleh kelompok Difawangi ini harus kita perjuangkan melalui produk kebijakan, mereka harus kita setarakan, dimajukan dan diberdayakan sesuai dengan regulasi yang kita miliki agar mereka menjadi warga masyarakat yang produktif,“ ucap Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana usai audensi dengan kelompok disabilitas yang tergabung dalam Difawangi, Senin (11/102021).

Menurut Made, implementasi Perda No. 6 Tahun 2017 masih belum sepenuhnya berjalan, terbukti masih ada ruang-ruang public belum ramah terhadap penyandang disabilitas.

“Implementasi perda tentang disabilitas yang kita miliki belum berjalan maksimal, masih ada ruang public tidah ramah disabilitas, kita akui gedung DPRD ini hingga kini juga belum ramah disabilitas, kantor-kantor kecamatan, kantor desa dan lainnya,“ ungkap Ketua DPC PDIP Banyuwangi ini.

Selanjutnya, melalui momentum pembahasan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2022. DPRD akan mendesak eksekutif untuk mengalokasikan anggaran pemberdayaan penyandang disabilitas di berbagai sektor .

Terpisah, Sekretaris Difawangi,Teguh Rahayu menyampaikan, kedatangannya ke gedung dewan dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi

“Kita minta kepada pemerintah daerah agar segera memenuhi hak-hak disabilitas, alhamdulillah aspirasi yang kami sampaikan mendapatkan respon positif dari Ketua DPRD Banyuwangi,” ucapnya.

Aspirasi kelompok penyandang disabilitas tersebut diantaranya, pemenuhan kebutuhan disabilitas seperti kursi roda, tongkat dan kruk di ruang publik. Selain itu juga program pemberdayaan difabel yang bekelanjutan, adanya regulasi yang mengatur pemenuhan hak disabilitas di desa, dan penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD).(nng)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here